Bawaslu Sijunjung Gelar Penguatan Kelembagaan Kehumasan, Muhamad Khadafi Soroti Pentingnya Non-Tahapan Sebagai Momentum Strategis

Sijunjung - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan Penguatan Kelembagaan terkait Optimalisasi Kehumasan yang dihadiri langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, beserta staf, Jum'at (12/9).

Kegiatan ini menjadi ruang penting bagi jajaran pengawas pemilu untuk memperkokoh peran kehumasan dalam menyampaikan informasi, membangun citra positif, sekaligus memperkuat komunikasi publik Bawaslu.

Dalam arahannya, Muhamad Khadafi menegaskan bahwa peran kehumasan tidak boleh dipandang sebelah mata, apalagi hanya dijalankan saat tahapan pemilu berlangsung. Menurutnya, justru di masa non-tahapan lah Bawaslu memiliki ruang yang lebih luas untuk memperkuat hubungan dengan publik, menyampaikan edukasi politik secara berkelanjutan, serta membangun citra kelembagaan yang transparan dan akuntabel.

“Non-tahapan adalah momentum emas bagi Bawaslu. Saat tahapan pemilu, kita lebih banyak fokus pada kerja-kerja teknis pengawasan. Namun di luar itu, kita harus bisa memanfaatkan waktu untuk memperkuat kehumasan, memperbaiki strategi komunikasi, dan menghadirkan wajah Bawaslu yang lebih dekat dengan masyarakat,” ungkap Khadafi.

Lebih lanjut, Khadafi mendorong agar kehumasan Bawaslu tidak hanya sebatas menyebarkan informasi, tetapi juga mampu menjadi jembatan komunikasi yang aktif, kreatif, dan responsif terhadap dinamika sosial politik. Ia menekankan pentingnya inovasi dalam pengelolaan media sosial, optimalisasi publikasi kegiatan kelembagaan, serta membangun pola komunikasi dua arah dengan masyarakat, terutama generasi muda yang sangat dekat dengan perkembangan teknologi informasi.

Kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi internal antara pimpinan, sekretariat, dan jajaran pengawas di tingkat kabupaten. Melalui penguatan kelembagaan kehumasan, diharapkan setiap jajaran memiliki kesadaran yang sama bahwa tugas Bawaslu bukan hanya melakukan pengawasan, tetapi juga memastikan bahwa publik memahami fungsi pengawasan sebagai bagian dari pendidikan demokrasi.