Bawaslu Sijunjung Ikuti Rapat Koordinasi Pengawasan DPB Bersama Bawaslu Kab/Kota se-Sumatera Barat

Sijunjung-Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengawasan Daftar Pemilih Berkelanjutan dalam rangka memperkuat peran strategis pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB), yang digelar oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Senin (23/6/2024). Kegiatan yang diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat ini dilaksanakan secara luring dan daring guna menyatukan arah kebijakan pengawasan DPB di daerah.

Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Alni, dalam sambutannya menekankan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan sekadar proses administratif, tetapi merupakan fondasi utama bagi terselenggaranya pemilu yang demokratis, inklusif, dan berintegritas. Oleh karena itu, Alni menggarisbawahi pentingnya akurasi dan validitas data yang dihimpun. 

"Setiap data yang masuk harus melalui proses verifikasi yang ketat, karena satu data yang keliru dapat berdampak pada kualitas penyelenggaraan pemilu secara keseluruhan," ujar Alni.

Lebih lanjut, Alni meminta kepada seluruh jajaran Bawaslu di Kabupaten/Kota agar tidak sekadar menerima laporan hasil pemutakhiran dari KPU, namun juga aktif melakukan pengawasan langsung dan menyeluruh di lapangan, termasuk menindaklanjuti temuan terhadap data pemilih yang tidak sesuai, seperti pemilih ganda, pemilih yang telah meninggal, atau pemilih yang berpindah domisili.

Dalam sesi pemaparan materi, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (P2H) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, menegaskan bahwa forum ini menjadi sarana strategis untuk berbagi pengalaman, menyampaikan tantangan di lapangan, serta merumuskan solusi bersama atas berbagai persoalan yang menghambat pengawasan daftar pemilih yang berkualitas. 

“Melalui rakor ini, kita bisa menguatkan koordinasi lintas daerah, saling belajar dari praktik terbaik, dan menyusun strategi pengawasan yang lebih adaptif terhadap dinamika data pemilih di wilayah masing-masing,” ungkap Khadafi.

Rakor ini juga menjadi wadah untuk menyelaraskan pemahaman teknis antara jajaran pengawas pemilu di tingkat kabupaten/kota dengan Bawaslu provinsi, sehingga pelaksanaan pengawasan berjalan seragam, akuntabel, dan berbasis data yang dapat dipertanggungjawabkan. Bawaslu Kabupaten Sijunjung diwakili oleh Koordinator Divisi HP2H, Koordinator Sekretariat, serta staf teknis yang membidangi pengawasan PDPB.