Gelar Konsolidasi Demokrasi di Nagari Manganti, Ketua Bawaslu Sijunjung Tekankan Pentingnya Peran Masyarakat

Sijunjung - Bawaslu Kabupaten Sijunjung menggelar kegiatan Konsolidasi Demokrasi bersama 74 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) Nagari Manganti, Kecamatan Sumpur Kudus. Kegiatan dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, SE, serta dihadiri Wali Nagari Manganti, Darul Fauzi, S.Sos., Pendamping KPM PKH Indra Andika, para pendamping desa se-Kecamatan Sumpur Kudus, dan perangkat Kantor Wali Nagari Manganti. Kegiatan dilaksanakan pada Senin (20/7/2026).

Pada kesempatan tersebut, Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, SE, mengajak masyarakat untuk turut mendukung proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) dengan memastikan data kependudukan setiap anggota keluarga selalu akurat dan mutakhir. Ia mengimbau masyarakat yang memiliki anggota keluarga telah meninggal dunia agar segera mengurus penerbitan akta kematian dan melakukan pembaruan data kependudukan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Menurutnya, data kependudukan yang valid menjadi fondasi utama dalam mewujudkan daftar pemilih yang berkualitas sehingga hak konstitusional setiap warga negara dapat terjamin.

 "Keakuratan data pemilih dimulai dari kepedulian masyarakat terhadap administrasi kependudukannya sendiri. Apabila terdapat anggota keluarga yang telah meninggal dunia, segera urus akta kematian dan lakukan pembaruan data di Disdukcapil. Dengan demikian, data pemilih akan semakin valid dan potensi permasalahan pada saat pelaksanaan pemilu dapat diminimalisir," ujar Gusni Fajri.

Lebih lanjut, Gusni Fajri menegaskan bahwa keberhasilan pengawasan pemilu tidak hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara, tetapi juga membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk mengawasi setiap tahapan pemilu, dimulai dari lingkungan keluarga, tetangga, hingga masyarakat sekitar, serta berani menyampaikan informasi apabila menemukan dugaan pelanggaran pemilu.

 "Pengawasan partisipatif merupakan kekuatan utama dalam menjaga kualitas demokrasi. Bawaslu tidak dapat bekerja sendiri. Kami membutuhkan dukungan seluruh masyarakat untuk bersama-sama mengawasi setiap tahapan pemilu, menolak politik uang, melawan penyebaran hoaks, serta mencegah segala bentuk pelanggaran yang dapat mencederai integritas pemilu. Semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam pengawasan, semakin besar pula peluang kita mewujudkan pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas," tegasnya.

Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam menjaga demokrasi. Oleh karena itu, Bawaslu terus mendorong peningkatan kesadaran publik melalui berbagai kegiatan sosialisasi dan konsolidasi demokrasi agar masyarakat tidak hanya menjadi pemilih, tetapi juga menjadi pengawas yang aktif, kritis, dan bertanggung jawab dalam setiap proses demokrasi.