Jaga Kualitas Pengawasan PDPB di Tengah Efisiensi Belanja Negara, Bawaslu Sijunjung Gelar Forum SEPAKAT

Sijunjung - Bawaslu Kabupaten Sijunjung menggelar forum diskusi SEPAKAT (Senin Pengawas Berkomitmen dan Bermartabat) secara daring dengan mengangkat tema "Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di Tengah Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja APBN dan APBD Tahun 2025." Forum ini menjadi ruang berbagi gagasan dan pengalaman dalam merespons tantangan pengawasan di tengah kebijakan efisiensi belanja negara yang diikuti Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat. Kegiatan dilaksanakan secara daring, Senin, (27/7/2026).

Kegiatan dibuka oleh Anggota sekaligus Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Muhamad Khadafi, yang menegaskan bahwa kebijakan efisiensi tidak boleh mengurangi kualitas pelaksanaan fungsi pengawasan. Diskusi dipantik oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, dengan menghadirkan Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Heru Rahmat Julisa, sebagai pemateri. Turut hadir Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Agus Hutrial Tatul, serta Koordinator Sekretariat Dewi Lusianita bersama seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten Sijunjung.

Forum berlangsung dinamis dengan beragam pandangan dan pengalaman lapangan mengenai tantangan menjaga efektivitas pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) di tengah keterbatasan sumber daya akibat kebijakan efisiensi belanja negara. Berbagai cerita dan praktik baik yang dibagikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat menunjukkan bahwa efisiensi anggaran justru mendorong lahirnya strategi pengawasan yang lebih adaptif, inovatif, dan kolaboratif, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dalam mendukung akurasi data pemilih serta penguatan demokrasi.