Ketua Bawaslu RI Soroti Urgensi Penguatan Penegakan Hukum dan Kualitas Demokrasi dalam Perubahan Undang-Undang Pemilu

Sijunjung - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, menegaskan bahwa perubahan Undang-Undang (UU) Pemilu harus menjadi momentum strategis untuk memperkuat sistem penegakan hukum dan meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Pembaruan regulasi diharapkan menghadirkan mekanisme penanganan pelanggaran yang efektif, terintegrasi, proporsional, serta memberikan kepastian hukum. Hal tersebut disampaikan dalam Seminar Nasional bertajuk “Penataan Sistem Penegakan Hukum Pemilu melalui Perubahan Undang-Undang Pemilu” di Santika Hotel Padang, Minggu (8/11/2026).

Dalam paparannya, Rahmat Bagja menyoroti perlunya evaluasi penanganan tindak pidana Pemilu, termasuk pembagian kewenangan, koordinasi antarlembaga, dan efektivitas Sentra Gakkumdu. Pada Pemilu 2024, tercatat 1.099 temuan dan laporan dugaan tindak pidana Pemilu, dengan 836 perkara dinyatakan bukan tindak pidana dan 263 perkara diteruskan ke penyidikan. Ia juga menekankan prinsip ultimum remedium, yaitu menempatkan sanksi pidana sebagai upaya terakhir dengan mengoptimalkan mekanisme administratif sesuai ketentuan perundang-undangan. Evaluasi tersebut diharapkan melahirkan rekomendasi konkret untuk memperkuat penegakan hukum Pemilu yang berkeadilan.

Seminar ini turut dihadiri Prof. Dr. Guntur Hamzah (Hakim Mahkamah Konstitusi sekaligus Ketua Umum PP APHTN-HAN), Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono (Kepala Badan Keahlian DPR RI sekaligus Sekjen PP APHTN-HAN), Partono (Pimpinan Ombudsman RI), Prof. Dr. Topo Santoso, Prof. Dr. Agus Riwanto, Dr. Yoserwan, Abdullah Dahlan, dan Dr. Khairul Fahmi (Ketua PW APHTN-HAN Sumatera Barat), serta akademisi, praktisi hukum, mahasiswa, dan peserta lainnya. Hadir pula Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, S.E. Pada kesempatan tersebut, Bagja juga menyampaikan selamat kepada Pengurus Wilayah APHTN-HAN Sumatera Barat Masa Bakti 2026–2031 serta mendorong kolaborasi berkelanjutan melalui kajian dan evaluasi regulasi Pemilu.