Hak Pilih Penyandang Disabilitas Jadi Sorotan, Bawaslu Sijunjung Gelar Konsolidasi Demokrasi Bersama Dinas Sosial PPr-PA

Sijunjung - Bawaslu Kabupaten Sijunjung terus memperkuat upaya mewujudkan demokrasi yang inklusif melalui Konsolidasi Demokrasi bersama Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos PPr-PA) Kabupaten Sijunjung. Kegiatan ini menjadi bagian dari penguatan sinergi antarlembaga dalam menjamin terpenuhinya hak politik penyandang disabilitas dan kelompok rentan, yang dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, Senin (13/7/2026).

Kunjungan Bawaslu Kabupaten Sijunjung dipimpin oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, didampingi Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH), Heru Rahmat Julisa, serta Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa (PPPS), Agus Hutrial Tatul beserta staf. Rombongan diterima langsung oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sijunjung, Yofritas, S.T., M.T., beserta jajaran.

Pertemuan tersebut membahas berbagai langkah strategis untuk memperkuat perlindungan hak pilih penyandang disabilitas, mulai dari pentingnya ketersediaan data yang akurat, peningkatan akses terhadap informasi kepemiluan, hingga penguatan koordinasi dalam mendukung pemenuhan hak politik penyandang disabilitas pada setiap tahapan pemilu dan pemilihan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi faktor penting agar penyandang disabilitas memperoleh kesempatan yang setara dalam menggunakan hak pilihnya tanpa hambatan maupun diskriminasi.

Melalui konsolidasi ini, Bawaslu Kabupaten Sijunjung dan Dinsos PPr-PA berkomitmen memperkuat koordinasi dan kolaborasi dalam mendukung penyelenggaraan pemilu yang inklusif, partisipatif, dan berkeadilan. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu memastikan tidak ada warga negara yang kehilangan hak konstitusionalnya, sekaligus menjadi wujud nyata komitmen bersama dalam menghadirkan demokrasi yang memberikan ruang partisipasi bagi seluruh lapisan masyarakat, termasuk penyandang disabilitas.