Bawaslu Sumbar Tegaskan Urgensi Survei Kepuasan Masyarakat, Bawaslu Sijunjung Ambil Peran

Sijunjung - Bawaslu Kabupaten Sijunjung turut hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dengan fokus pada penguatan kelembagaan melalui Survei Kepuasan Masyarakat, Kamis (25/9). 

Dalam forum tersebut, Ketua Bawaslu Sumatera Barat, Alni, menekankan bahwa pelaksanaan survei kepuasan masyarakat adalah sarana penting untuk menilai kinerja lembaga publik, termasuk Bawaslu. Menurutnya, sebagai institusi pengawas pemilu yang melayani masyarakat, Bawaslu harus memiliki indikator yang jelas agar capaian kerja dapat diukur secara transparan dan objektif.

“Survei ini akan menjadi cerminan bagaimana masyarakat memandang lembaga kita. Seperti halnya KPK yang rutin melakukan survei integritas, Bawaslu pun harus mengedepankan keterbukaan sekaligus melibatkan publik,” ungkap Alni dalam sambutannya.

Alni menambahkan, program ini diprakarsai oleh Koordinator Divisi SDMOD Bawaslu Sumbar, Febrian Bartez, sebagai langkah awal yang diharapkan dapat direplikasi oleh Bawaslu di daerah. Menurutnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu berpengaruh besar pada legitimasi proses hingga hasil pemilu.

“Kita mulai dari lingkup internal maupun eksternal. Walaupun anggaran terbatas, tahun ini kita tetap berupaya maksimal agar survei dapat berjalan dengan menghadirkan narasumber yang berkompeten,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Bawaslu Sumbar, Rinaldi Aulia, menyampaikan capaian hasil survei yang telah dihimpun. Dalam dua hari terakhir, tingkat kepuasan internal tercatat sebesar 22,9 persen, sedangkan eksternal mencapai 27 persen.

“Sejumlah temuan sudah mendapat perhatian dari Bawaslu RI, meski masih ada poin yang butuh pendalaman, terutama terkait penguatan kelembagaan dan tata kelola anggaran. Kami juga memastikan sistem kontrol berjalan lewat aplikasi untuk menjamin transparansi,” terangnya.

Kehadiran Bawaslu Sijunjung, yang diwakili langsung oleh Ketua, Gusni Fajri, dan staf menjadi bukti komitmen dalam mendukung upaya penguatan kelembagaan berbasis partisipasi publik.