Menuju Layanan Prima, Bawaslu Sijunjung Matangkan Survei Kepuasan Masyarakat Bersama Bawaslu Sumbar

Sijunjung - dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mewujudkan tata kelola lembaga yang transparan serta akuntabel, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung mematangkan persiapan pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) bersama Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Senin (13/10). Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen Bawaslu Sijunjung untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan layanan publik, khususnya dalam memberikan informasi dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pertemuan tersebut, tim Bawaslu Provinsi Sumatera Barat memberikan pengarahan sekaligus pendampingan teknis terkait pelaksanaan survei, agar sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, menyampaikan bahwa pelaksanaan SKM ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Bawaslu, sekaligus menjadi bahan evaluasi dalam memperbaiki aspek-aspek pelayanan yang masih perlu ditingkatkan. “Survei Kepuasan Masyarakat ini bukan hanya formalitas, tetapi menjadi alat ukur penting untuk melihat seberapa jauh pelayanan kami memenuhi harapan publik. Hasil survei ini akan menjadi dasar dalam meningkatkan kualitas layanan dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu,” ujarnya. Sementara itu, perwakilan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat menjelaskan bahwa pelaksanaan SKM harus memperhatikan indikator yang diatur dalam Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017. “Kami mendorong agar setiap Bawaslu kabupaten/kota melaksanakan SKM secara objektif dan sistematis sesuai pedoman Permenpan RB, sehingga hasilnya dapat benar-benar menggambarkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan,” terang perwakilan Bawaslu Sumbar. Melalui pelaksanaan SKM ini, Bawaslu Sijunjung berharap dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan publik menuju lembaga pengawas pemilu yang informatif, responsif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.