Bawaslu Sumbar Bahas Peningkatan Mutu Advokasi Hukum, Bawaslu Sijunjung Turut Berpartisipasi

Sijunjung-Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat mengikuti Rapat Dalam Kantor (RDK) Pembinaan Advokasi Hukum yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, bertempat di Kantor Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Senin (24/11). 

Kegiatan ini merupakan upaya penguatan kapasitas kelembagaan dalam pelaksanaan advokasi hukum, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Hadir dalam kegiatan tersebut Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Benny Aziz, serta Kabag Hukum, Humas, dan Data Informasi Bawaslu Provinsi Sumatera Barat, Riza Molina, beserta jajaran staf Bawaslu Provinsi. Peserta kegiatan terdiri dari Koordinator Divisi Hukum Bawaslu Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat beserta staf yang membidangi hukum.

Pada sesi laporan, Kabag Hukum, Humas, dan Datin Bawaslu Provinsi, Roza Molina, menyampaikan harapan agar setiap Bawaslu Kabupaten/Kota dapat memberikan masukan terkait pelaksanaan advokasi hukum yang telah dilakukan selama ini. 

Masukan tersebut akan menjadi bahan penting untuk penyempurnaan Perbawaslu tentang Advokasi Hukum, khususnya dalam rangka meningkatkan kualitas layanan hukum di seluruh tingkatan.

Sementara itu, Benny Aziz menjelaskan bahwa kegiatan ini difokuskan pada diskusi mendalam terkait langkah-langkah yang dilakukan Bawaslu Kabupaten/Kota dalam memberikan layanan bantuan hukum kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Selain itu, turut dibahas persiapan dan arahan teknis terkait pemberian keterangan pada Perselisihan Hasil Pemilu (PHP) maupun Perselisihan Hasil Pemilihan di Mahkamah Konstitusi.

Dari Bawaslu Kabupaten Sijunjung, kegiatan ini diikuti oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HPPH) Heru Rahmat Julisa, bersama staf yang menangani bidang hukum.

Kegiatan ini menjadi ruang konsolidasi strategis untuk memperkuat pemahaman, koordinasi, dan kesiapsiagaan Bawaslu dalam menghadapi tantangan penanganan advokasi hukum ke depan, khususnya menjelang proses sengketa hasil pemilu dan pemilihan.