Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Sijunjung Lakukan Koordinasi ke Lapas Kelas IIB Muaro Sijunjung Terkait Pemutakhiran Data Warga Binaan Asal Sijunjung

KOORDINASI LAPAS MUARO SJJ

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaro Sijunjung, Rabu (11/3).

Sijunjung - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Sijunjung melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIB Muaro Sijunjung, Rabu (11/3).

Kegiatan koordinasi ini dipimpin langsung oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung Gusni Fajri, didampingi oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H) Heru Rahmat Julisa, serta jajaran staf Bawaslu Sijunjung.

Koordinasi tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari upaya pengawasan terhadap proses Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB), khususnya dalam memastikan data warga binaan asal Kabupaten Sijunjung yang sedang menjalani masa tahanan maupun pidana di Lapas Muaro Sijunjung tercatat secara akurat dalam daftar pemilih.

Dalam pertemuan tersebut, Bawaslu Sijunjung membahas berbagai hal terkait pemetaan data warga binaan, termasuk status kependudukan, potensi pemilih yang memenuhi syarat (MS), serta kemungkinan adanya warga binaan yang tidak memenuhi syarat (TMS) sebagai pemilih pada penyelenggaraan pemilu atau pemilihan mendatang.

Ketua Bawaslu Kabupaten Sijunjung, Gusni Fajri, menyampaikan bahwa koordinasi ini penting dilakukan untuk memastikan data pemilih tetap akurat dan inklusif, termasuk bagi kelompok masyarakat dengan kondisi khusus seperti warga binaan pemasyarakatan.

Ia juga menegaskan bahwa Bawaslu memiliki komitmen kuat dalam menjaga kualitas daftar pemilih agar setiap warga negara yang memenuhi syarat tetap dapat menggunakan hak pilihnya.

Dengan adanya sinergi dan koordinasi bersama pihak Lapas, Bawaslu Kabupaten Sijunjung berharap proses pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dapat berjalan lebih optimal serta mampu meminimalisir potensi permasalahan data pemilih, sehingga tidak ada warga yang kehilangan hak pilih dan seluruh data pemilih, termasuk kategori pemilih khusus seperti warga binaan, tercatat secara benar dan terverifikasi.

HUMAS BAWASLU KABUPATEN SIJUNJUNG